Reporter: M. Fajar Shodiq
Editor: Redaktur tvkitenews
LAHAT, tvkitenews.com– Pertengahan April hingga Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar kegiatan pendataan Potensi Desa (Podes 2026). Kegiatan rutin ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memotret perkembangan wilayah hingga level desa dan kelurahan.
Di Kabupaten Lahat, pelaksanaan Podes 2026 dilakukan secara masif dengan melibatkan 39 petugas pencacah lapangan yang berasal dari mitra BPS. Mereka ditugaskan untuk mendata sebanyak 360 desa dan 17 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
Pendataan Podes 2026 mencakup berbagai aspek strategis, terutama infrastruktur dasar di desa dan kelurahan. Mulai dari sarana pendidikan seperti taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, hingga fasilitas kesehatan seperti polindes, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Tidak hanya itu, keberadaan tenaga kesehatan seperti praktik bidan mandiri dan praktik dokter juga turut menjadi objek pendataan.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, aspek ekonomi juga menjadi perhatian utama. Petugas akan mencatat keberadaan warung kelontong, kelompok pertokoan, pasar, layanan perbankan, hingga hotel dan penginapan. Bahkan, jika suatu infrastruktur tidak tersedia di desa atau kelurahan tertentu, akan dihitung pula jarak terdekat menuju fasilitas tersebut.
Kepala BPS Lahat, Dedi Pahlevi, menjelaskan bahwa Podes bukan sekadar pendataan rutin, melainkan alat evaluasi kebijakan pembangunan.
“Pendataan Podes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anggaran pembangunan yang telah digelontorkan benar-benar membawa perubahan dan tepat sasaran,” ujarnya saat memberikan pelatihan kepada petugas pencacah.
Ia menambahkan, muara utama dari pendataan ini adalah pengukuran Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Idealnya, dengan adanya kucuran anggaran dari pemerintah, baik melalui APBD maupun dana desa, tingkat kesulitan geografis suatu wilayah harus mengalami penurunan.
“Jika tidak ada perubahan atau justru IKG meningkat, itu menandakan ada yang perlu dievaluasi. Bisa dari sisi perencanaan maupun implementasi di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Podes 2026 disebut sebagai “kamera pembangunan” yang mampu merekam sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar berjalan di lapangan. Apakah program yang dirancang sudah tepat sasaran, atau justru terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Tak hanya infrastruktur, pendataan ini juga menyentuh aspek sosial masyarakat desa. Mulai dari tingkat partisipasi warga dalam pembangunan, kondisi keamanan dan kerukunan, hingga upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana alam.
Menariknya, pada Podes 2026 terdapat penambahan direktori baru, yakni SPPG dan MBG. Kedua program ini menjadi perhatian khusus karena merupakan bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan cakupan yang semakin luas dan detail, Podes 2026 diharapkan mampu menjadi basis data yang kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan, khususnya dalam memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
