Reporter : Val
Editor : Redaktur tvkitenews
Lahat, tvkitenews.com – Kejaksaan Negeri Lahat terus memaksimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang tahun 2026.
Kajari Lahat, Teuku Luftansya Adhyaksa Putra, S.H., M.H didampingi Kasi Pidsus Indra Susanto, SH MH melalui Kasi Intelijen, Dicky Dwi Putra, S.H., M.H mengatakan, hingga awal Agustus 2026, pihaknya telah menangani delapan perkara yang berada pada berbagai tahapan proses hukum.
Salah satunya yang ditunggu – tunggu masyarakat Kabupaten Lahat, yakni penanganan perkara dugaan Tipikor, pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Lahat, Tahun Anggaran 2024, dengan nilai proyek sekitar Rp28 miliar masih terus berjalan.
“Proses penyidikan membutuhkan waktu karena proyek tersebut terdiri atas 33 kontrak kegiatan yang harus ditelusuri dan diperiksa satu per satu,” kata dia, Selasa (4/8/2026).
Tim penyidik, dikatakan Teuku, dijadwalkan meminta keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Sriwijaya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
Sementara, ada juga penanganan perkara laporan dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jenjang SD dan SMP, Tahun Anggaran 2025–2026. Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Lahat telah dimintai keterangan sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan bahan keterangan.
Tak hanya itu, laporan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perikanan Kabupaten Lahat juga tengah berproses. Saat ini, penanganannya masih berada pada tahap pengumpulan data dan bahan keterangan oleh Seksi Intelijen Kejari Lahat.
“Seluruh penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap perkembangan kasus akan disampaikan kepada publik sesuai tahapan proses penyidikan,” ungkap dia.
Pihaknya merinci, perkembangan perkara yang ditangani Kejari Lahat, yakni Satu perkara masih berada pada tahap penyelidikan, Tiga perkara memasuki tahap penyidikan, dan Empat perkara telah dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Selain penindakan, Kejari Lahat juga mencatat keberhasilan dalam penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.972.020.000. Nilai tersebut berasal dari perkara Peta Desa senilai Rp1.614.220.000 dan perkara KONI sebesar Rp357.800.000.
