Penulis : M. Fajar Shodiq
Editor : Redaktur tvkitenews
Lahat, tvkitenews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat mulai menggelar pelatihan bagi petugas lapangan yang akan bertugas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Kegiatan ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar proses pendataan ekonomi di Kabupaten Lahat dapat berjalan akurat, komprehensif, dan berkualitas.
Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam tiga gelombang, yakni Gelombang I pada 2–5 Juni 2026, Gelombang II pada 6–9 Juni 2026, dan Gelombang III pada 10–13 Juni 2026.
Secara keseluruhan, sebanyak 368 Petugas Pencacah Lapangan (PPL) dan 58 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) akan diterjunkan untuk mendata aktivitas ekonomi di 360 desa dan 17 kelurahan yang tersebar di Kabupaten Lahat.
Khusus Gelombang I, pelatihan diikuti oleh 137 PPL dan 21 PML. Kegiatan ini digelar di lima lokasi berbeda, yakni Hotel Santika (1 kelas), Hotel Bukit Selero (2 kelas), Hotel Calista (1 kelas), JnJ Front One Hotel (1 kelas), serta Hungrypedia (1 kelas).
*Menangkap Perubahan Ekonomi dalam Satu Dekade*
Pelaksanaan SE2026 dilatarbelakangi oleh berbagai perubahan besar yang terjadi dalam struktur ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.
Perubahan tersebut antara lain bergesernya pola konsumsi masyarakat dari transaksi tatap muka menuju belanja daring (online), meningkatnya penggunaan layanan berbasis digital, serta berkembangnya sistem pembayaran non-tunai (cashless).
Selain itu, terjadi pergeseran struktur lapangan usaha yang ditandai dengan tingginya tingkat keluar-masuk usaha (entry-exit), meningkatnya kontribusi sektor jasa, tumbuh pesatnya ekonomi digital seperti e-commerce dan usaha tanpa toko fisik, hingga munculnya pola ketenagakerjaan baru melalui fenomena gig economy.
Perubahan-perubahan tersebut perlu dicatat dan diukur secara akurat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
*Dasar Penyusunan Kebijakan Strategis*
Sensus Ekonomi 2026 dibagi menjadi dua kelompok sasaran pendataan, yaitu Usaha Besar yang didata langsung oleh BPS, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang didata oleh mitra statistik BPS melalui metode door to door.
Tujuan utama SE2026 adalah menyediakan data dasar yang akurat dan komprehensif mengenai seluruh kegiatan usaha dan struktur ekonomi di Indonesia di luar kategori pertanian dan administrasi pemerintahan.
Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan penting bagi berbagai pihak.
Bagi pemerintah, data SE2026 akan menjadi dasar perencanaan, perumusan, dan evaluasi kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, sekaligus membantu pemetaan potensi ekonomi daerah serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Bagi pelaku usaha, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memahami kondisi pasar, peta persaingan, tren industri, serta peluang pengembangan bisnis.
Sementara bagi akademisi dan peneliti, SE2026 menyediakan sumber data ekonomi yang lebih rinci dan mutakhir untuk mendukung berbagai kajian ilmiah.
Selain itu, sensus ini juga dirancang untuk menangkap berbagai tren ekonomi baru seperti ekonomi digital, aktivitas e-commerce, hingga profesi konten kreator yang semakin berkembang.
*Mitra Statistik Memegang Peran Vital*
Dalam arahannya kepada peserta pelatihan, Kepala BPS Kabupaten Lahat, Dedi Fahlevi, menegaskan bahwa hasil SE2026 akan memberikan dampak besar dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah maupun sektor swasta.
“Output dan dampak dari kegiatan ini akan menjadi pijakan dalam mengambil berbagai kebijakan, baik oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Karena itu kualitas data yang dihasilkan harus benar-benar terjaga,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa peran mitra statistik sangat vital karena mereka menjadi ujung tombak pengumpulan data di lapangan.
“Kontribusi petugas lapangan sangat besar dalam menyediakan data yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lahat,” tambahnya.
Menurut Dedi, para pengambil kebijakan membutuhkan data yang akurat dalam menyusun program pembangunan maupun penganggaran daerah.
“Seorang bupati dalam merumuskan kebijakan dan menyusun anggaran memerlukan data yang akurat, bukan sekadar feeling. Karena itu pendataan melalui Sensus Ekonomi sangat penting untuk menentukan arah pembangunan yang tepat,” katanya.
Ia menambahkan, SE2026 diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang mutakhir dan berkualitas sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan UMKM, mulai dari aspek pelatihan, akses permodalan, hingga perluasan jaringan pemasaran.
“Pada akhirnya, tugas BPS adalah menyuplai data bagi seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia. Karena itu kualitas data harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
*Dibekali Materi Teknis dan Penggunaan Aplikasi*
Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan pelaksanaan sensus, mulai dari penjelasan umum dan metodologi pendataan, penggunaan aplikasi Fasih, tata cara pengisian kuesioner, pengenalan KBLI 2025, teknik probing atau penggalian informasi, hingga pemeriksaan hasil pendataan di lapangan.
Setelah pelatihan selesai, para petugas akan mulai melakukan pencacahan lapangan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
BPS Kabupaten Lahat juga mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat selama proses pendataan berlangsung. Masyarakat diminta memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi usaha yang dijalankan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah.
Dengan dukungan seluruh pihak, SE2026 diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan berkualitas sebagai fondasi penting dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Lahat dan Indonesia di masa mendatang.
