Penulis: M. FAJAR SHODIQ
Editor: Redaktur tvkitenews
Lahat, tvkitenews.com
Prolog: Gula-Gula Hitam yang Tak Pernah Pahit bagi Konglomerat
Dibanyak daerah penghasil batubara, dari Kalimantan sampai Sumatra, ada satu kenyataan yang selalu berulang: ketika ekskavator mulai menggigit bukit-bukit hijau, aroma uang kontan langsung menyeruak seperti gula cair yang baru dituang ke wajan panas. Para pemodal tersenyum lebar, pemerintah daerah sibuk memoles angka-angka pertumbuhan ekonomi, dan masyarakat awalnya ikut terbuai oleh harapan lapangan kerja serta geliat baru roda perekonomian.
Batubara, bagi para konglomerat dan elite tertentu, adalah gula premium—manis, menguntungkan, dan cepat menghasilkan. Namun, seperti gula bagi penderita diabetes, masyarakatlah yang kelak menanggung komplikasi ekologis: banjir bandang, air keruh yang tak layak minum, udara yang penuh debu, tanah ambles, hingga konflik agraria yang tak kunjung selesai.
Mari kita bedah satu per satu—tanpa tedeng aling-aling.
1. Manisnya Tambang Batubara: Menggiurkan Sejak Gigitan Pertama
Batubara adalah komoditas yang membuat banyak daerah “terlihat” kaya hanya dalam semalam. Ketika harga batubara global naik, APBD ikut melarung naik. Ketika kapal tongkang hilir mudik, hotel-hotel tiba-tiba penuh. Ketika pelabuhan khusus dibangun, uang jasa transportasi mengalir deras.
Beberapa data:
Produksi batubara Indonesia tahun 2024 mencapai ±775 juta ton (Kementerian ESDM).
Ekspor batubara mencapai 489 juta ton, menjadikan Indonesia salah satu eksportir terbesar dunia.
Harga batubara acuan (HBA) sempat menyentuh US$ 323/ton (2022) sebelum turun ke US$ 141/ton (2024)—tetap menguntungkan.
Bagi para pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan), angka-angka ini bagaikan sirup gula: kental, manis, dan tak mungkin ditolak. Laba Mengalir Deras
Menurut laporan keuangan 2023:
PT Adaro Energy mencatat laba bersih Rp 25,2 triliun.
PT Bumi Resources meraih pendapatan US$ 6,3 miliar.
PT Bayan Resources membukukan laba Rp 28,2 triliun.
Langit cerah bagi para konglomerat. Namun bagi warga sekitar? Cerita manis ini biasanya hanya sampai di gerbang tambang.
2. Ekonomi Tumbuh Secara Instan: Seperti Gula yang Naikkan Energi Sesaat
Salah satu argumen utama pemerintah daerah adalah: “Tambang itu memacu pertumbuhan ekonomi daerah.” Betul. Tapi “pertumbuhan instan” tak selalu berarti “pembangunan jangka panjang”.
Dampak Instan yang Memang Ada, Namun Instannya Tidak Bertahan Lama:
Serapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Industri batubara menyerap rata-rata 1,1 juta pekerja (BPS 2024), mayoritas di sektor transportasi, jembatan timbang, dan pekerja kasar.
UMKM pendukung seperti katering, penginapan, bengkel, dan truk angkutan tumbuh cepat.
Infrastruktur dasar seperti jalan hauling, pelabuhan, hingga jaringan listrik dibangun cepat.
Sama seperti mengonsumsi minuman energi, dampaknya cepat terasa… lalu hilang, Sebab:
Sifat ekstraktif → ketika deposit habis, ekonomi ikut runtuh.
Tenaga kerja mayoritas didatangkan dari luar daerah, bukan masyarakat lokal.
Ekonomi daerah rentan “boom and bust cycle”, naik turun mengikuti harga batubara global.
Ketergantungan PAD pada satu komoditas membuat daerah rapuh secara fiskal.
Pertumbuhan instan ini disebut ekonom sebagai “resource-based economy trap”—pertumbuhan yang manis di awal, pahit di belakang.
3. Penyumbang PAD yang Signifikan: Gula Manis Bagi Kas Daerah
Mari kita akui: batubara adalah penyumbang PAD terbesar di banyak wilayah penghasil. Contoh:
Kaltim: kontribusi batubara ke PDRB mencapai 47%.
Kalsel: sektor tambang menyumbang lebih dari 30% PDRB.
Sumsel: pendapatan daerah dari royalti batubara mencapai Rp 4,7 triliun (2023).
Bahkan beberapa kabupaten menjadikan tambang sebagai penopang utama APBD:
Kutai Kartanegara
Tanah Bumbu
Muara Enim
Lahat
Paser
Tanpa batubara, APBD mereka bisa “demam tinggi”. Namun PAD Ini Ibarat Gula yang Menggiurkan
Besar, cepat, dan membuat pejabat ketagihan.
Membuat pemerintah daerah malas mencari sumber pendapatan baru.
Menjadikan ekonomi tidak beragam dan bergantung pada satu sumber.
Gampangnya begini: batubara membuat daerah “narkoba fiskal”, ketergantungan akut pada royalti dan retribusi.
4. Kerusakan Ekologi dan Lingkungan Hidup: Inilah Diabetes yang Menahun
Di balik manisnya pertumbuhan PAD, ada biaya ekologis yang harus dibayar mahal oleh masyarakat.
Data Kerusakan yang Tak Bisa Dibantah
Lubang Bekas Tambang
Bappenas mencatat 3.226 lubang tambang terbengkalai di Indonesia (2023).
Di Kaltim saja: 1.735 lubang, banyak di antaranya berada dekat permukiman.
Lubang ini menjadi kubangan maut—menelan puluhan nyawa anak-anak.
Deforestasi Masif.
Sekitar 2,07 juta hektare hutan Indonesia terdampak tambang batubara (Auriga Nusantara, 2023).
Setiap tahun ± 50 ribu hektare hutan hilang akibat konsesi tambang.
Pencemaran Sungai
Sungai di Kalimantan Timur seperti Sungai Santan, Mahakam, dan Karang Mumus tercemar logam berat—krom, nikel, mangan—hingga di atas ambang batas.
Di Sumsel, Sungai Enim dan Lematang menunjukkan peningkatan TSS dan COD akibat tambang.
Banjir
Daerah pertambangan seperti Kutai Kartanegara, Banjar, Lahat, Muara Enim, Sawahlunto mengalami lonjakan frekuensi dan intensitas banjir setelah eksploitasi tambang.
Pencemaran Udara
Debu batubara (PM2.5 dan PM10) meningkatkan risiko ISPA, pneumonia, dan penyakit pernapasan lain.
Kerugian Ekologis = Kerugian Ekonomi
Studi WALHI (2023): Setiap Rp 1 pendapatan dari batubara mengakibatkan Rp 1,5–2 kerugian ekologis jangka panjang.
Sedangkan Bank Dunia (2021) menyebut kerugian lingkungan akibat industri ekstraktif mencapai 2,5%–7% PDB nasional per tahun. Jadi ketika PAD naik Rp 5 triliun, bisa jadi kerugian lingkungannya Rp 10 triliun.
Siapa bayar? “Masyarakat.” Bukan konglomerat.
5. Tambang Batubara itu Seperti Gula: Manis di Bibir, Komplikasi Panjang di Kemudian Hari.
Analogi ini bukan sekadar retorika. Ia benar-benar terjadi.
Persamaan Batubara dan Gula:
Memberi efek instan
→ PAD naik cepat, ekonomi tempatan menggeliat.
Bikin ketagihan
→ Pemerintah daerah candu pada royalti, konglomerat candu pada cuan.
Menimbulkan penyakit kronis
→ Banjir, tanah longsor, polusi udara, konflik agraria, hilangnya biodiversitas.
Komplikasinya dibayar oleh rakyat kecil
→ mirip diabetes: yang makan gula sering bukan yang menanggung biaya pengobatan terbesar.
Ironinya:
Para konglomerat bisa pindah ke Singapura bila keadaan memburuk. Pejabat lokal bisa mutasi atau pensiun nyaman. Tapi masyarakat? Mereka tetap tinggal di tanah rusak, di bantaran sungai yang keruh, di antara lubang-lubang tambang yang menganga seperti luka.
6. Hitung-Hitungan Sederhana: Manisnya Profit vs Mahalnya Kerusakan
Keuntungan Ekonomi
Pendapatan negara dari batubara 2023: Rp 204 triliun
(royalti, PNBP, PPh badan, PPh ekspor)
Kontribusi terhadap devisa ekspor: lebih dari 12% nasional
Kontribusi ke APBD daerah penghasil:
1–5 triliun per kabupaten/kota per tahun
Kerugian Ekologi & Sosial
Menurut berbagai studi gabungan:
Kerusakan ekologis di Kaltim akibat tambang = Rp 146 triliun (periode 2006–2021).
Biaya kesehatan akibat polusi batubara nasional = Rp 51 triliun/tahun (Health and Environment Alliance, 2022).
Biaya pemulihan lubang tambang = Rp 32–45 triliun (ESDM).
Hilangnya produktivitas pertanian: 77 ribu ha sawah & ladang terganggu.
Jika ditotal secara konservatif, maka kerugian ekologis nasional = Rp 200–250 triliun per tahun. Bandingkan dengan pendapatan batubara ± Rp 200 triliun. Secara makro? Break-even. Konglomerat untung besar. Masyarakat buntung.
7. Penutup: Manisnya untuk Siapa, Penyakitnya Ditanggung Siapa?
Batubara memang gula bagi konglomerasi—memberi keuntungan cepat, pendapatan tinggi, dan kestabilan bisnis. Namun bagi masyarakat, ia adalah diabetes ekologis: penyakit kronis yang biayanya membengkak tiap tahun.
Pertanyaan Kuncinya:
Apakah kita akan terus mengunyah “gula hitam” ini sampai semua hutan habis, sungai tercemar, dan tanah tenggelam banjir? Atau kita mulai memikirkan diet energi yang lebih sehat—energi terbarukan, ekonomi berkelanjutan, dan diversifikasi yang lebih manusiawi?
Batubara boleh kita nikmati sebagai transisi, tetapi tak selamanya harus jadi candu.
Sebab pada akhirnya:
Gula itu manis hanya di bibir.
Diabetesnya seumur hidup.
Penulis adalah pemerhati ekonomi, social dan lingkungan, anggota Forum Lingkar Pena Cabang Lahat
