Penulis : M Fajar Shodiq
Editor : Redaktur tvkitenews
Lahat, tvkitenews.com – Di atas peta Indonesia, Sumatra Selatan bukanlah titik kecil tanpa arti. Ia luas, strategis, dan—ini yang paling penting—kaya. Di perut buminya tersimpan batubara dan migas. Di daratannya terhampar kebun sawit, karet, dan tebu. Sungai Musi membelah wilayahnya, menjadi nadi sejarah sekaligus jalur ekonomi. Industri pupuk dan semen berdiri, cerobongnya mengepul, menandai denyut manufaktur yang tidak sepi. Tetapi angka-angka sering kali lebih jujur daripada pidato.
Data menunjukkan kenyataan yang ganjil: Sumatra Selatan masuk enam besar provinsi dengan jumlah penduduk miskin absolut terbanyak di Indonesia. Lebih dari itu, ia juga berada di peringkat delapan provinsi dengan tingkat kemakmuran rendah jika diukur dari PDRB per kapita. Ini bukan sekadar statistik. Ini paradoks. Bagaimana mungkin tanah yang kaya raya justru dihuni oleh begitu banyak warga yang hidup dalam keterbatasan? Inilah ironi klasik ekonomi ekstraktif: kaya sumber daya, miskin kesejahteraan.
Ekonom menyebutnya resource curse—kutukan sumber daya. Wilayah yang bergantung pada ekstraksi komoditas mentah cenderung mengalami pertumbuhan yang tidak inklusif. Pertambangan batubara memang menghasilkan triliunan rupiah. Migas menyumbang devisa besar.
Perkebunan sawit dan karet memberi kontribusi signifikan pada ekspor. Namun pertanyaannya: siapa yang menikmati nilai tambahnya?
Ketika struktur ekonomi bertumpu pada bahan mentah, nilai terbesar justru dinikmati di hilir—di luar daerah. Batubara dikirim, diolah, dijual, pajaknya sebagian masuk pusat. Minyak dan gas diangkat, tetapi pengolahan dan jaringan bisnisnya sering terkonsentrasi di kota-kota besar lain.
Perkebunan sawit luas, tetapi kepemilikan lahan dan rantai distribusi tidak sepenuhnya di tangan masyarakat lokal. Sumatra Selatan menghasilkan. Tetapi belum tentu menguasai. Di sinilah akar persoalannya: pertumbuhan tanpa pemerataan.
Sering kali kita terjebak pada angka agregat. “PDRB besar” terdengar megah. Tetapi PDRB tidak otomatis berarti kesejahteraan merata.
Bayangkan sebuah kue besar. Jika kue itu dimakan oleh segelintir orang, maka ukuran kue tidak mencerminkan kenyang tidaknya mayoritas. PDRB Sumsel mungkin ditopang oleh sektor-sektor padat modal—pertambangan dan industri kimia—yang tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Pertambangan modern canggih. Mesin menggantikan manusia. Satu perusahaan bisa menghasilkan miliaran rupiah dengan jumlah pekerja relatif terbatas. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, sektor yang menyerap banyak tenaga kerja—pertanian tradisional dan perkebunan rakyat—justru berproduktivitas rendah. Petani karet kecil bergantung pada harga global yang fluktuatif. Saat harga turun, pendapatan ikut tenggelam.
Akibatnya? Jumlah penduduk miskin absolut tetap tinggi.
Masalahnya bukan semata kurangnya sumber daya. Masalahnya adalah struktur. Struktur ekonomi Sumatra Selatan masih didominasi sektor primer. Hilirisasi belum optimal. Industri pupuk dan semen memang ada, tetapi belum cukup untuk menciptakan ekosistem industri turunan yang luas.
Bandingkan dengan daerah yang berhasil memanfaatkan sumber dayanya untuk membangun klaster industri terintegrasi.
Di sana, bahan mentah tidak langsung keluar sebagai komoditas mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Rantai nilai dikuasai dari hulu ke hilir. Sumsel belum sampai di titik itu.
Hilirisasi batubara menjadi gasifikasi misalnya, atau pengembangan industri turunan kelapa sawit yang lebih luas—oleokimia, biodiesel skala besar, produk pangan olahan—belum menjadi arus utama yang berdampak massif pada ekonomi rakyat.
Yang terjadi justru ekonomi enclave: sektor modern berdiri sendiri, sementara desa-desa tetap bergulat dengan persoalan klasik—akses modal, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Masuk enam besar jumlah penduduk miskin absolut berarti jumlahnya bukan kecil. Ini bukan soal persentase semata. Ini soal manusia—ratusan ribu kepala keluarga yang bergantung pada pekerjaan informal dan rentan. Kemiskinan absolut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi: pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak.
Ironisnya, sebagian wilayah yang kaya tambang justru memiliki kantong-kantong kemiskinan yang nyata. Fenomena ini sering disebut sebagai “kutukan daerah tambang”: eksploitasi intensif tidak otomatis memperbaiki kualitas hidup warga sekitar.
Pertanyaan tajamnya: ke mana larinya rente ekonomi itu?
Apakah optimal kembali dalam bentuk infrastruktur, sekolah, rumah sakit, pemberdayaan UMKM? Atau terdistribusi tidak merata melalui mekanisme fiskal dan birokrasi yang panjang?
Sumatra Selatan sangat sensitif terhadap harga komoditas global. Batubara naik, ekonomi daerah melonjak. Batubara turun, penerimaan daerah ikut tergerus. Hal yang sama berlaku untuk karet dan sawit. Ketergantungan ini menciptakan volatilitas.
Anggaran daerah sulit stabil. Investasi jangka panjang sering terganggu siklus boom and bust. Ekonomi yang sehat membutuhkan diversifikasi. Tanpa diversifikasi, kemakmuran hanya bersifat musiman.
Potensi besar tidak akan menjadi kekuatan jika tidak ditopang sumber daya manusia unggul. Pendidikan vokasi yang relevan dengan industri masih perlu diperkuat. Transformasi ekonomi membutuhkan tenaga kerja terampil—bukan hanya buruh kasar.
Infrastruktur memang terus dibangun. Jalan tol, pelabuhan, dan konektivitas meningkat.
Namun infrastruktur fisik harus diikuti infrastruktur manusia. Jika tidak, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Investor datang membawa tenaga kerja terlatih dari luar. Warga sekitar tetap berada di sektor informal dengan pendapatan rendah.
Kekayaan sumber daya membutuhkan tata kelola yang bersih dan transparan. Tanpa itu, potensi besar akan bocor melalui inefisiensi, korupsi, atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Dana bagi hasil migas dan tambang seharusnya menjadi motor pembangunan daerah. Tetapi efektivitas penggunaannya bergantung pada integritas dan perencanaan. Sumsel tidak kekurangan uang. Yang sering kurang adalah arah strategis jangka panjang yang konsisten lintas periode pemerintahan.
Paradoks ini bukan takdir. Ia bisa diubah. Pertama, hilirisasi harus menjadi agenda utama. Batubara tidak cukup dijual mentah. Sawit tidak cukup diekspor CPO. Karet tidak cukup menjadi bahan mentah.
Kedua, pemberdayaan UMKM berbasis sumber daya lokal. Industri kecil pengolahan pangan, produk turunan sawit skala mikro, industri kreatif berbasis budaya Palembang dan daerah lain di Sumsel harus diperkuat.
Ketiga, investasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Link and match dengan industri harus nyata, bukan sekadar slogan.
Keempat, penguatan sektor pertanian modern. Mekanisasi, akses pembiayaan, dan kepastian harga akan menaikkan pendapatan petani.
Kelima, tata kelola yang transparan. Publik harus tahu ke mana dana tambang dan migas dialirkan.
Indonesia sedang mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Target nasional itu akan sulit tercapai tanpa kontribusi maksimal daerah kaya sumber daya seperti Sumatra Selatan. Tetapi kontribusi itu tidak boleh hanya berupa angka pertumbuhan. Ia harus berupa kesejahteraan nyata. Sumatra Selatan tidak kekurangan potensi. Ia kekurangan distribusi nilai tambah.
Jika transformasi dilakukan serius, provinsi ini bisa menjadi model keberhasilan pengelolaan sumber daya. Dari provinsi yang masuk enam besar kemiskinan absolut menjadi provinsi dengan ekonomi inklusif dan berkeadilan.
Sejarah telah menunjukkan banyak wilayah yang bangkit dari paradoks. Kuncinya ada pada keberanian melakukan perubahan struktural.
Kekayaan bukan sekadar cadangan batubara atau sumur migas. Kekayaan sejati adalah manusia yang hidup layak, anak-anak yang bersekolah baik, petani yang tersenyum saat panen, dan buruh yang mendapatkan upah adil.
Sumatra Selatan memiliki semua syarat untuk menjadi makmur. Tanahnya subur. Buminya kaya. Letaknya strategis. Yang dibutuhkan adalah keberanian keluar dari pola lama—dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi produktif dan inklusif.
Paradoks ini tidak boleh dibiarkan menjadi cerita turun-temurun: tanah kaya, rakyat miskin. Sudah waktunya Sumatra Selatan tidak hanya dikenal sebagai lumbung sumber daya, tetapi juga sebagai rumah bagi masyarakat yang benar-benar sejahtera.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah berapa ton batubara yang diekspor, tetapi berapa banyak warga yang keluar dari garis kemiskinan. Dan itu adalah pilihan kebijakan—bukan takdir.
